Apabila dihitung sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun
1999 (tentang Pemerintahan Daerah) dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 (tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah) maka pelaksanaan
otonomi daerah (Otda), pasca-Soeharto, sudah berlangsung lebih dari satu
dasawarsa dan menghasilkan 538 daerah otonom (34 provinsi, 411 kabupaten dan 93
kota). Apabila dibaca secara politik – sebagaimana diusulkan oleh Robert Endi
Jaweng dalam tulisannya yang berjudul Apa dan Bagaimana Otonomi Daerah:
Beberapa Catatan Penerapannya di Indonesia – otonomi merupakan pengakuan
atas kewenangan dan keberdayaan politik warga (citizen politics) dalam
konteks memperkuat demokrasi. Oleh karena itu, otonomi lebih dari sekedar
persoalan desain kelembagaan. Melalui otonomi, negara kesatuan hendak dirawat
melalui pengakuan atas keberdayaan masyarakat lokal di mana hubungan antara
daerah dengan pusat maupun hubungan antardaerah dikelola secara demokratis. Di
dalamnya berlangsung penguatan budaya politik yang demokratis, baik di tingkat
warga maupun elite, serta penguatan kewenangan daerah untuk mengelola
keragaman, layanan publik dan kesejahteraan berbasis keunikan/potensi lokal di
tiap daerah. Dalam pembacaan Jaweng, desain kelembagaan yang terkait dengan
penyerahan berbagai urusan pusat ke daerah harusnya memperkuat tujuan politik
dari otonomi tersebut, yakni keberdayaan rakyat secara politik, ekonomi dan
sosio-budaya.
Pada kenyataannya, perjalanan otonomi – yang telah berlangsung
lebih dari satu dasawarsa – ternyata menimbulkan sejumlah persoalan yang
mencederai moral-demokrasi (berbasis hak-hak dasar manusia) yang seharusnya
hidup di dalam pelaksanaan otonomi. Jaweng misalnya mencatat bagaimana
favoritisme berbasis identitas lokal dilembagakan dalam berbagai peraturan
daerah (Perda), belum lagi berkembangnya otonomi versi elite yang telah
membajak rakyat sebagai subjek atas distribusi anggaran, alokasi sumber data
dan kebijakan publik. Tulisan Jaweng dapat membantu kita untuk membaca defisit
demokrasi yang berlangsung seiring pelaksanaan Otda, termasuk beberapa catatan
kritis yang perlu diperhatikan gereja-gereja dalam rangka memperkuat demokrasi.
Catatan Jaweng mengenai berkembangnya favoritisme berbasis
identitas, yang muncul dalam sejumlah peraturan daerah, bisa didalami lebih
lanjut melalui uraian Maruarar Siahaan dalam tulisan berjudul Peraturan
Daerah yang Diskriminatif dalam Sistim Hukum Nasional Indonesia Berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Di sini kita bisa menyusuri lebih jauh hubungan
antara kedaulatan rakyat dengan pergulatan hukum nasional yang seharusnya
tersusun secara hirarkis dan menjamin prinsip demokrasi berbasis kedaulatan
rakyat. Pergeseran politik ke daerah memiliki implikasi munculnya berbagai
Perda diskriminatif yang bertabrakan dengan konstitusi. Ini berlangsung seiring
berkembangnya politik lokal, terjadinya tumpang tindih soal kewenangan pusat
dan daerah – misalnya agama yang seharusnya menjadi wewenang pusat, tapi dalam
pelaksanaan diatur dalam Perda – serta persoalan dualism kelembagaan dalam judicial
review yang membuat Perda bisa saja bertabrakan dengan konstitusi. Bagi
Siahaan, selain masalah pembenahan sistem hukum nasional, dibutuhkan juga
kerja-kerja di tingkat lokal untuk memperkuat masyarakat yang inklusif. Dengan
demikian, tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui jalur hukum, namun
bisa juga melalui jalur kultural untuk memperkuat masyarakat lokal yang
inklusif.
Di antara berbagai persoalan yang menyelimuti pelaksanaan Otda,
ledakan politik identitas dan eksploitasi kekayaan alam merupakan persoalan
serius mengingat dampaknya pada pergeseran tatanan sosial, budaya, ekonomi dan
politik di tingkat lokal. Bahkan, sebagaimana dicatat oleh Puspitasari dalam
tulisan berjudul Politik Identitas dalam Era Otonomi Daerah, persoalan
ini sesungguhnya memiliki dampak terhadap imajinasi masyarakat mengenai
Indonesia itu sendiri. Dalam imajinasi tersebut, kepekaan terhadap
persoalan-persoalan keadilan seperti sirna ditelan narasi identitas yang
menjadi konstruksi dalam membaca masyarakat lokal dengan segala kepentingannya.
Bagi Puspitasari, narasi identitas berlahan-lahan menumpulkan tanggungjawab kita
(termasuk gereja) terhadap isu-isu keadilan dan terbentuknya jarak sosial di
dalam masyarakat; masyarakat seperti berbicara dengan bahasa yang tidak mereka
pahami satu dengan yang lain mengingat mengingat basis kepentingan yang
berbeda. Tulisan ini bisa dikaitkan dengan catatan Beril Huliselan, dalam
tulisan yang berjudul Komplikasi Penguasaan Sumber Daya Alam di Era Otonomi
Daerah: Catatan dari Beberapa Wilayah di Indonesia, mengenai terbentuknya
kekerasan simbolik di tingkat lokal. Hal ini terjadi mengingat kekuatan modal
ekonomi, yang terhubung dengan kekuatan politik dan budaya/adat, menerjemahkan
dirinya menjadi kekuatan simbolik sehingga penguasaan/eksploitasi sumber-sumber
ekonomi lokal tampak sebagai sesuatu yang legitimate. Tantangan ini
semakin diperumit dengan potensi membekunya segmentasi agama dalam segmentasi
sosio-budaya. Dampaknya, pengaruh agama untuk menggerakan komitmen umat/rakyat
semakin tereduksi.
Jurnal kali ini ditutup dengan sebuah catatat yang cukup
komperhensif terkait tantangan gereja-gereka di era Otda. Di sini Trisno S.
Sutanto, dalam tulisan yang berjudul Gereja dan Politik Pasca-Orde Baru:
Beberapa Catatan Reflektif, membantu kita untuk melihat bagaimana
sesungguhnya kerumitan yang dihadapi gereja-gereja di tingkat lokal. Di dalamnya,
kita diingatkan akan pentingnya gereja-gereja, secara bersama-sama, merumuskan
visi teologi politis – yang memberi arah bagi peran politik gereja bersama
agama-agama lain – dan pentingnya kemandirian gereja dalam rangka menjalankan
tanggungjawab sosial politiknya di tengah masyarakat.
Akhir kata, Jurnal Penuntun kali ini diharapkan dapat membantu
gereja-gereja dan berbagai kalangan untuk memotret persoalan riil yang tengah
dihadapi di era Otda. Dan tentunya,
gereja-gereja bersama berbagai lembaga yang ada di tengah masyarakat diharapkan
dapat merespon tantangan yang ada utnuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara
ekonomi, politik dan kebudayaan.***
